Komitmen pemerintah untuk ikut serta di dalam pengurangan emisi karbon menjadi keliru satu agenda perlu yang akan dibahas di dalam perhelatan G20. Menanggapi hal itu, sektor energi nasional kini kudu hadapi dua tantangan utama sekaligus, yaitu peningkatan memproduksi peranan menegaskan ketahanan energi dan kurangi beban impor, serta pencapaian obyek nett zero emission (NZE).

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong menyatakan upaya merawat ketahanan energi terhadap era transisi layaknya kala ini, menjadi hal yang patut diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan. Mengingat masih belum optimalnya penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia.

Oleh gara-gara itu menurut dia, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil yang lebih bersih daripada batu bara dan minyak bumi, diinginkan bisa menjadi andalan di dalam menunjang transisi energi yang ada. “Gas Bumi sebagai Jembatan Menuju Transisi EnergiMenurutnya, Indonesia miliki potensi gas bumi yang benar-benar besar supaya diyakini bisa menunjang sistem transisi energi bersama dengan selalu memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun demikian, terdapat banyak pekerjaan rumah yang kudu dibenahi terlebih dahulu supaya potensi gas bumi yang ada selanjutnya bisa diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Marjolijn menilai para pengambil kebijakan sebaiknya selalu mengusahakan menegaskan supaya kebijakan yang dibikin bisa menaikkan keyakinan investor untuk konsisten berinvestasi di dalam proyek-proyek gas yang ada, terlebih di dalam hal keekonomian. Selain itu, keberlanjutan proyek gas bumi termasuk kudu diperhatikan supaya ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus.

Sementara, Wakil Ketua Forum Pengguna Gas Bumi Indonesia (FPGBI), Achmad Widjaja menyatakan bahwa gas bumi adalah bahan baku yang benar-benar perlu untuk menggerakan industri. Namun, kala ini porsi gas bumi beberapa besar masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada industri di dalam negeri. Alhasil, kebutuhan domestik gas bumi untuk industri nasional pun belum optimal terpenuhi.

Terkait harga, Achmad menilai kebijakan harga gas bumi dengan Flow Meter LC khusus yang udah dibikin oleh Pemerintah sampai kala ini belum memberikan pengaruh yang signifikan.

“Kebijakan ini dirasa belum muncul memberikan pengaruh terhadap tujuh model industri yang dimaksud. Belum ada inovasi, peningkatan energi saing, dan penciptaan multiplier effect layaknya yang diharapkan, cocok Kepmen 134/2021,”ujarnya.

Menurut Achmad, peran gas bumi seyogyanya tak tergantikan gara-gara selain sebagai bahan baku atau komoditi, gas bumi termasuk merupakan sumber energi yang paling efisien. “Itu sebabnya, pemerintah kudu memberikan perhatian khusus tidak cuma kepada industri hilir, melainkan termasuk kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi,” kata dia.
Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, penggunaan gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi nasional bersifat benar-benar strategis. Hal ini merujuk terhadap beberapa th. terakhir di mana penemuan cadangan migas nasional didominasi oleh gas bumi.

Selain soal potensi tersebut, menurut dia, kebijakan yang diambil alih pemerintah untuk industri hulu kudu dilihat secara lebih luas. “Perlu diingat bahwa sektor hulu migas miliki multiplier effect yang besar, supaya nilai jadi yang ditimbulkan pun cukup besar dan vital bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Sayangnya, menurut Komaidi, kebijakan di sektor ketenagalistrikan kala ini justru mengalami pergeseran dari penggunaan gas bumi sebagai sumber energi. “Dalam road map transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengedepankan penggunaan EBT daripada gas bumi,” jelas dia.

Padahal, dari aspek regulasi, menurut Komaidi, pemerintah udah mendorong penggunaan gas bumi untuk pembangkit listrik bersama dengan menentukan kebijakan harga gas bumi tertentu. Untuk itu, dia mendorong pemerintah bersama dengan pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir untuk duduk bersama dengan peranan menentukan kebijakan yang tepat bagi semua pemangku keperluan di sektor energi nasional.

By toha