Banyak pemangku kepentingan atau pihak terkait dalam posisi gamang atau bingung terhadap rencana Kurikulum Merdeka.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah. (Bagian Pemberitaan MPR RI)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah. (Bagian Pemberitaan MPR RI)

Wowsiap.com – Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan. Apalagi, banyak pemangku kepentingan atau pihak terkait dalam posisi gamang atau bingung terhadap rencana Kurikulum Merdeka.

“Sehingga Kurikulum Merdeka ini tidak boleh dipaksakan dan diimplementasikan,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah dalam diskusi Ngopi Seksi yang bertema Wajibkah Kurikulum Merdeka Diimplementasikan Pada Tahun Ajaran Baru, Minggu (17/7).

Baca juga berita terkini Kurikulum Merdeka lainnya di wowsiap.com

Menurutnya, bila hal itu dipaksakan maka tidak baik dan tidak elok. Apalagi, tidak semua bidang pendidikan harus dipaksakan.

“Ada banyak catatan mengapa kurikulum tersebut tidak boleh dipaksakan. Langkah ini penting, sebab jangan sampai guru dan siswa dijadikan korban,” ujarnya.

Menurutnya, korban mungkin tidak terlihat sekarang. Akan tetapi akan terlihat pada masa yang akan datang. Dimana bentuk dari salah langkah itu menurutnya membuat siswa tidak bisa melakukan apa-apa dan bingung.

“Apa yang sudah terjadi, harus menjadi pelajaran bersama bahwa perubahan kurikulum ke kurikulum ternyata sudah membuktikan itu. Perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan cepat-cepat,” tandasnya.

Oleh karena itu DPR mengambil sikap Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan implementasinya di tahun ajaran baru. Apalagi, pemangku kepentingan juga masih bingung. 

“Masalah ini harus segera diklarifikasikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Apalagi, bahan ajar bagi siswa dan guru telat sampai dan belum sempurna,” jelasnya.

Baca juga berita terkini Kurikulum Merdeka lainnya di wowsiap.com

Matang

Dikatakan, perubahan harus dilakukan secara matang, perlahan tapi pasti, dengan tingkat presisi yang lebih baik. Kurikulum Merdeka juga membutuhkan anggaran.

“Soal anggaran belum terjawab. Bila kurikulum ini hendak diimplementasikan, maka harus mendapat anggaran yang sesuai. Bila anggaran tidak sesuai, akan membuat gagal,” tegasnya.

Karenanya, jangan sampai kebijakan tersebut terkesan tidak transparan dan akuntabel. Dia juga mengajak kepada semua untuk sama-sama megawasi dan menyampaikan masalah tersebut secara objektif.

“Supaya kebijakan di bidang edukasi harus ada persiapan dan kesiapan. Mari kita sama-sama mengawasi iplementasi Kurikulum Merdeka, supaya tidak timbul sesal di saat ini dan masa yang akan datang,” ucapnya.

Anggota Komisi X DPR RI itu juga mengimbau kepada semua apabila ada tindakan yang sifatnya memaksakan sesuatu dalam dunia Pendidikan, agar melaporkan kepada Komisi X DPR. Sebab, DPR yang akan mengawasi.

Terlebih, berdasarkan kesepakatan rapat yang digelar di DPR, kurikulum tidak boleh dipaksakan. DPR mengambil langkah yang demikian karena sudah tahu kondisi lapangan.

“Selain itu juga mendapat informasi saat rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Termasuk juga berdasarkan informasi dan temuan di lapangan,” tukasnya.

EDITOR : SA Susilo